Tapi, apa kamu yakin RUU KPI bisa mengendalikan Netflix dan platform streaming favoritmu yang lain? RUU yang sedang dikerjakan KPI ini bisa berdampak besar pada konten yang kamu tonton setiap hari. Bayangkan, film-film dan acara favoritmu bisa dihapus begitu saja karena dianggap melanggar aturan baru KPI ini. Apakah kamu siap mengucapkan selamat tinggal pada konten-konten yang selama ini menghiburmu? Sekarang waktunya untuk waspada dan berpikir ulang tentang RUU KPI yang kontroversial ini.
RUU KPI Ancam Konten Netflix, Disney+ Dan Lainnya?
Konten Digital Juga Terpengaruh
Jika RUU KPI disahkan, maka KPI akan memiliki wewenang untuk menyortir konten di Netflix, Disney+, Amazon Prime dan lainnya sesuai dengan persyaratan mereka. Salah satunya adalah Pasal 56 ayat 2, yang melarang berbagai jenis konten penyiaran, baik konvensional maupun digital, yang mengandung obat-obatan, rokok, perjudian, alkohol, kekerasan, unsur mistik, dan sejenisnya.
Platform Streaming Harus Ikuti Aturan KPI
Dengan adanya aturan baru ini, platform streaming seperti Netflix, Disney+ dan lainnya harus mematuhi aturan KPI jika ingin tetap beroperasi di Indonesia. Mereka diminta untuk menyensor atau menghapus konten yang dianggap melanggar standar penyiaran Indonesia.
Dampak Bagi Pengguna
Bagi pengguna, ini berarti pilihan konten di platform streaming bisa berkurang dan terbatas. Banyak film, serial dan konten hiburan lain yang mungkin harus disensor atau dihapus karena dianggap tidak sesuai. Pengguna mungkin kehilangan akses ke beberapa judul konten favorit mereka.
Dengan adanya regulasi ini, industri penyiaran digital di Indonesia dipastikan akan mengalami banyak perubahan. Meski demikian, pemerintah berharap peraturan ini bisa menciptakan iklim penyiaran yang lebih sehat dan mendidik masyarakat. Bagaimana tanggapan Anda tentang hal ini? Apakah Anda setuju jika KPI diberi kewenangan untuk mengatur konten di platform streaming?
Apa Yang Termuat Di RUU Penyiaran Baru KPI?
Jika RUU ini disahkan DPR, maka KPI akan memiliki wewenang untuk menyortir konten di Netflix, Disney+, Amazon Prime dan lainnya sesuai dengan persyaratan mereka.
Sensor Konten Negatif
Salah satunya adalah Pasal 56 ayat 2, yang melarang berbagai jenis konten penyiaran, baik konvensional maupun digital, yang mengandung narkoba, rokok, perjudian, alkohol, kekerasan, unsur mistik, dan sejenisnya. KPI ingin melindungi masyarakat dari konten yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan budaya Indonesia.
Mensensor Siaran Asing
KPI juga ingin menyensor konten asing yang masuk ke Indonesia melalui platform streaming. Mereka khawatir konten asing dapat mempengaruhi nilai-nilai budaya dan agama masyarakat Indonesia. Padahal, banyak konten asing yang masuk ke Indonesia melalui streaming seperti Netflix, Disney+ dan Amazon Prime.
Perlu Izin Penayangan
Lalu, ada juga poin yang mengharuskan platform streaming untuk mendapatkan izin siaran dari KPI jika ingin menayangkan konten di Indonesia. Hal ini tentu akan membuat proses streaming konten di Indonesia menjadi rumit dan lama. Apalagi streaming platform harus mendapat izin untuk setiap judul konten yang akan ditayangkan.
Dengan adanya RUU ini, kebebasan masyarakat dalam mengakses konten di platform streaming bisa terganggu. Apalagi jika KPI terlalu ketat dalam menyensor dan memberikan izin penayangan. Masyarakat tentu tidak suka dengan hal ini dan ingin tetap bebas menonton apapun di platform streaming sesuai dengan selera mereka.
Apa Saja Konten Yang Dibatasi KPI Di Platform Streaming?
Platform streaming seperti Netflix, Disney+ dan lainnya kini tengah menjadi incaran KPI. Mereka ingin memantau konten apa saja yang ditayangkan di platform-platform streaming ini. Beberapa konten yang mungkin akan dibatasi KPI antara lain:
Konten kekerasan dan mistik
Menurut draf RUU Penyiaran, KPI dapat melarang tayangan kekerasan berlebihan, mistis, dan takhayul di platform streaming. Contohnya, film horor dengan adegan kekerasan yang ekstrim dan mistis seperti ‘The Conjuring’ dan ‘Insidious’ mungkin akan dibatasi.
Konten seksual dan porno
Konten dewasa seperti film dan serial dengan adegan ranjang yang eksplisit juga mungkin akan dilarang KPI. Begitu pula dengan konten porno yang memang dilarang di Indonesia. Platform streaming mungkin diminta untuk menyensor atau menghapus konten seperti ini.
Konten LGBT
Konten yang menampilkan LGBT secara positif seperti ‘Sex Education’ dan ‘Orange is The New Black’ berpotensi dibatasi KPI. Hal ini karena konten LGBT dianggap bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia.
Konten politik sensitif
Film dan serial yang dianggap menyinggung isu politik sensitif di Indonesia seperti Papua, Timor Leste, dan 1965 juga berisiko diblokir KPI. Contohnya, film dokumenter ‘The Act of Killing’ yang menyinggung pembantaian tahun 1965.
Dengan berlakunya RUU Penyiaran ini, pengguna streaming di Indonesia perlu bersiap dengan kemungkinan dibatalkannya beberapa judul film dan serial kesukaan mereka. Namun, masih belum jelas seberapa ketat KPI akan memantau konten streaming dan seberapa banyak judul yang akan dibatasi.
Bagaimana Tanggapan Publik Soal Wewenang Baru KPI?
Publik tentunya khawatir dengan kewenangan baru yang dimiliki KPI dalam mengawasi konten di platform streaming. ###Kebebasan berekspresi dikhawatirkan terganggu Banyak yang mengkhawatirkan kebebasan berekspresi akan terganggu jika KPI turut campur tangan dalam mengawasi konten di Netflix dan platform streaming lainnya. Platform-platform ini selama ini dikenal memberikan keleluasaan bagi kreator konten untuk mengekspresikan kreativitas mereka.
Dengan adanya aturan baru ini, kreator konten dan platform streaming mungkin akan lebih hati-hati dalam menayangkan konten yang dianggap sensitif oleh KPI. Hal ini dapat menghambat kreativitas para kreator konten dalam berkarya. ###Standar ganda Sebagian publik juga menilai bahwa standar yang diterapkan KPI terhadap konten di televisi dan bioskop berbeda dengan yang akan diterapkan pada konten di platform streaming. Konten di platform streaming yang sama mungkin dianggap tidak pantas untuk ditayangkan di televisi, meskipun keduanya sama-sama merupakan media penyiaran.
Ada kekhawatiran bahwa standar ganda ini akan memberatkan platform streaming dan tidak adil bagi mereka. Platform streaming seharusnya mendapatkan kebebasan kreatif yang sama dengan media penyiaran lainnya.
Harapan terhadap pemerintah dan KPI
Pemerintah dan KPI diharapkan menerapkan aturan dengan bijak agar tidak menghambat kreativitas para pelaku industri kreatif di Indonesia. KPI perlu mempertimbangkan karakteristik khas dari masing-masing platform dalam menerapkan standar penayangan kontennya.
Aturan yang terlalu ketat dapat mematikan industri kreatif yang tengah berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan kearifan dalam merumuskan dan menerapkan peraturan terkait penyiaran ini.
RUU KPI: Ancaman Atau Perlindungan?
Pengawasan Konten Digital
Jika RUU Penyiaran ini disahkan, KPI akan memiliki wewenang untuk menyortir konten di Netflix, Disney+, Amazon Prime dan platform streaming lainnya sesuai dengan persyaratan mereka. Salah satunya adalah Pasal 56 ayat 2, yang melarang berbagai jenis konten penyiaran, baik konvensional maupun digital, yang mengandung obat-obatan, rokok, judi, alkohol, kekerasan, unsur mistik, dan sejenisnya.
Ini tentu saja menuai kekhawatiran para pengguna streaming karena dapat mengancam kebebasan berekspresi dan akses informasi. Namun, di sisi lain, pengawasan ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, terutama anak-anak dan remaja, dari konten yang dianggap tidak sesuai. RUU ini sebenarnya bertujuan untuk menyelaraskan regulasi penyiaran dengan perkembangan teknologi dan masyarakat yang kian terbuka.
Keseimbangan antara Perlindungan dan Kebebasan
Dalam hal ini, keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan kebebasan berekspresi menjadi krusial. Pengawasan perlu dilakukan secara bijak dan tidak berlebihan, sehingga tidak menghambat inovasi dan kreativitas. Misalnya dengan memberi peringatan pada konten yang tidak sesuai, bukan langsung melarang atau menghapus.
Selain itu, penerapan standar klasifikasi usia penonton berdasarkan konten dapat membantu orang tua mengawasi tontonan anak-anak mereka. Dengan demikian, masyarakat masih dapat menikmati berbagai konten sesuai selera mereka. Sedangkan pihak penyedia layanan streaming tetap bisa berkreasi dengan leluasa selama memperhatikan batasan usia penonton.
Ke depannya, dialog dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan penyedia layanan digital sangat penting untuk mencapai ke
Conclusion
Jadi begitulah, teman-teman. RUU KPI ini bisa berpengaruh besar terhadap konten yang bisa kita nikmati di platform streaming. Kita harus tetap waspada dan ikuti perkembangannya. Kalau kamu punya pendapat tentang RUU ini, sampaikan saja ke wakil rakyat. Suara kita penting buat menentukan masa depan industri media di Indonesia. Terus dukung perkembangan positif industri kreatif tanah air dengan menyuarakan aspirasi secara bijak.
